Dicari Prajurit Khusus di Bidang Cyber Indonesia

Onno W Purbo, hacker, cyber security

Ancaman serangan cyber di era digital seperti sekarang memaksa pemerintahan sebuah negara memikirkan keamanan cyber, tak terkecuali Indonesia. Keberadaan hacker diperlukan sebagai sistem pertahanan cyber negara.

Pakar IT Onno W Purbo menyebutkan, hacker sangat potensial dikerahkan untuk menjadi prajurit keamanan cyber negara. Dengan melatih hacker, mereka tahu bagaimana menangkal serangan.

"Sekarang apa-apa kan berhubungan sama cyber. Sudah jadi kebutuhan, harus sudah diperkenalkan sejak awal supaya generasi muda sadar keamanan. Malah kalau perlu jadikan mereka ahli keamanan profesional yang bisa dipakai," kata Onno usai seminar 'How to be a Good Hacker' di Gedung Cyber, Kuningan, Jakarta, dikutip dari Detik.com.

Onno W Purbo jebolan Institut Teknologi Bandung ini bahkan punya mimpi agar materi keamanan cyber bisa masuk dalam kurikulum pendidikan. Menurutnya ini sangat bermanfaat mengingat penggunaan internet dan segala hal yang berhubungan dengan dunia digital sudah umum dalam keseharian.

"Hacking sebetulnya kan positif. Itu dia saya bilang tergantung akhlaknya. Kalau tujuannya positif, mencari celah keamanan dalam sistem seperti itu, dengan menguasai teknik hacking, instingnya untuk keamanan akan terasah," sebutnya.

Untuk itu, saat ini Onno mencoba mendekati pemerintah agar mau memasukan materi hacking agar masuk kurikulum dan dipelajari siswa sekolah. Disadarinya bahwa upaya ini tidak mudah. Citra hacking yang sering berkonotasi buruk juga harus berupaya diluruskan.

"Kalau hacking terkesan jelek dan serem kan ya. Mungkin cyber security. Terus penamaannya yang kedengaran keren untuk anak-anak sekolah. Cyber rangers, itu keren. Boleh tuh," kata Onno menanggapi candaan soal penamaan hacker.

Pemerintah sendiri kabarnya saat ini berencana memiliki 'prajurit' khusus di bidang cyber. Tujuannya memang untuk melindungi keamanan cyber negara. Badan yang menaungi pasukan keamanan cyber ini disebut-sebut akan berada di bawah pengawasan langsung Presiden Joko Widodo.